BAGIAN HUKUM MELAKSANAKAN KEGIATAN BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DAN BPD WOTAN ULUMADO

Pada Kamis, 12 Oktober 2023, dilaksanakan kegiatan Bimtek Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Wotan Ulumado Kecamatan Wotan Ulumado. Pada hari pertama Bimtek ini, Bagian Hukum hadir sebagai Narasumber. Pada sesi pertama, materi dibawakan oleh Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya pada sesi kedua, materi dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Flores Timur disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum, Bpk. Yordanus Hoga Daton, SH., MH dan didampingi oleh Analis Hukum Ahli Muda, Bpk. Nikolaus Deka Doren, SS., MH. Materi dari Bagian Hukum adalah tentang Pembentukan Produk Hukum Desa.

Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD Wotan Ulumado

Kepala Bagian Hukum dalam pemaparan materinya menekankan pentingnya pembangunan hukum di desa yang dilakukan melalui pembentukan produk hukum desa yang berkualitas, tidak hanya pada aspek materi muatan atau substansi pengaturan, tetapi juga pada aspek formil atau prosedur pembentukan produk hukum. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat 4 (empat) Kewenangan Desa, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintahan supra desa, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintahan supra desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa merupakan jenis kewenangan yang diatur dan diurus oleh desa. Berdasarkan hasil evaluasi oleh Bagian Hukum,  sebagian besar desa di Kabupaten Flores Timur cenderung lebih mementingkan aspek “mengurus” daripada “mengatur” kewenangan yang diberikan. Acapkali kewenangan untuk mengatur ini diabaikan karena berbagai alasan, seperti tidak memahami kewenangan desa, tidak mengetahui prosedur pembentukan, dan tidak memiliki kemampuan teknis untuk membentuk produk hukum desa. Hendaknya disadari bahwa peraturan di desa sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai pedoman dan acuan bagi pemangku kepentingan di desa.

Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD Wotan Ulumado

Selain itu, Kepala Bagian Hukum juga menekankan pentingnya aspek formil pembentukan peraturan desa, dimulai sejak tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan, evaluasi/klarifikasi dan penyebarluasan. Setiap peraturan desa yang hendak dibentuk, harus termuat dalam dokumen perencanaan (RKP Desa). Diperlukan juga sinergi yang baik antara Pemerintah Desa dan BPD pada setiap tahapan pembentukan Peraturan Desa agar kebutuhan hukum masyarakat dapat terpenuhi.

Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD Wotan Ulumado

Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD ini  dilaksanakan selama 2 (dua) hari. Sesi selanjutnya pada hari kedua akan diisi oleh Pihak Kecamatan Wotan Ulumado. Terlihat para peserta Bimtek sangat antusias mengikuti kegiatan ini karena dirasakan sangat penting bagi perbaikan dan pembenahan pelayanan pemerintahan pada hari-hari selanjutnya.

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI MELAKSANAKAN RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Dalam rangka optimalisasi dan percepatan pembentukan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri melakukan Rapat Pembahasan Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Setda Kabupaten Flores Timur pada Senin, 9 Oktober 2023 dan dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur, Bpk. Drs. Petrus Pedo Maran, M.Si. selaku Pejabat Yang Mewakili Penjabat Bupati Flores Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh 2 (dua) pejabat Kemendagri, yaitu Bpk. Trisna Akhmad, S.Sos (Kasie Wilayah V B Direktorat Pendapatan Daerah Kemendagri) dan Bpk. Muhammad Agung Irwanto (Staf pada Direktorat Pendapatan Daerah Kemendagri). Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh para pimpinan Perangkat Daerah dan Kepala Bagian  Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Rapat Pembahasan Rancangan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dalam sambutan pembukaan, Penjabat Sekretaris Daerah mengucapkan terima kasih atas dukungan langsung yang diberikan oleh Direktorat Pendapatan Daerah Kemendagri atas pembentukan Perda PDRD Kabupaten Flores Timur. Kehadiran Kemendagri tentunya sangat membantu Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk merumuskan secara komprehensif objek dan besaran tarif PDRD. Penjabat Sekretaris Daerah juga berharap agar dengan pendampingan yang diberikan, sebelum akhir tahun 2023 Perda PDRD Kabupaten Flores Timur sudah dapat ditetapkan.

Rapat Pembahasan Rancangan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pada bagian pemaparannya, Kasie Wilayah V B Direktorat Pendapatan Daerah membawakan materi terkait Hal Penting Dalam Pengelolaan dan Peningkatan PAD serta Struktur APBD dalam kaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Beberapa hal penting terkait Pengelolaan dan Peningkatan PAD yang perlu diperhatikan antara lain adanya dukungan pimpinan Daerah (Bupati dan DPRD), adanya komitmen seluruh Pimpinan OPD dan ASN Daerah, Peningkatan Kapasitas Pemungut PDRD, dan sosialisasi PDRD kepada masyarakat. Selanjutnya Pihak Kemendagri mencermati isi draf Rancangan Perda dan memberikan catatan kritis terkait nomenklatur objek, satuan dan besaran tarifnya.

Rapat Pembahasan Rancangan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Terhadap setiap catatan yang diberikan Kemendagri, Pemerintah Kabupaten Flores Timur berkomitmen untuk sesegera mungkin melakukan penyesuaian terhadap draf Rancangan Perda PDRD sebelum diajukan kepada DPRD. Kegiatan ditutup oleh Staf Ahli Bupati, Bpk. Laurensius Yitno Wada, SE., M.Si., selaku Pejabat yang mewakil Penjabat Sekretaris Daerah.

BAGIAN HUKUM DAN MANAJEMEN BLUD RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA LAKUKAN SUPERVISI RANCANGAN PERKADA DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka menjamin kualitas pembentukan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang diwakili oleh Unsur Bagian Hukum dan Manajemen BLUD RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka melakukan kegiatan Supervisi atas Rancangan Peraturan Bupati dimaksud pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 3 Oktober 2023 bertempat di Ruang Rapat Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus. Adapun pihak-pihak yang hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Flores Timur, antara lain, Bpk. Yordanus Hoga Daton, SH., MH (Kepala Bagian Hukum), Bpk. Nikolaus Deka Doren, SS., MH (Analis Hukum Ahli Muda), dr. Atanasius Paulus Konstant Lameng, MPH (Plt. Direktur RSUD), dr. Faizal Yusuf (Kabid Pelayanan Medik RSUD), Dr. Ahmad Muhamad Kasim, A. Kep., M. Kes (Ketua Pokja/Ketua Komite Mutu BLUD), Bpk. Viktorius Rape Goran, SKM (Kasubag Umum dan Kepegawaian RSUD) dan Bpk. Heru Purnomo, S. Kep., Ns (Kepala Seksi Rekam Medik RSUD).

Konsultasi Teknis terkait 6 Ranperbup di Kanwil Kemenkumham NTT – Kupang pada Senin, 2 Oktober 2023

Sebelum melaksanakan Supervisi Rancangan Perkada di LKPP Republik Indonesia, Tim Pemerintah Kabupaten Flores Timur menyempatkan diri melakukan konsultasi teknis terkait Pembentukan 6 (enam) Perbup sebagai tindak lanjut penetapan RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka sebagai BLUD kepada Kanwil Kemenkumham NTT di Kupang pada Senin, 2 Oktober 2023 bertempat di ruang Multifungsi Kanwil Kumham NTT. Pihak Kanwil Kumham NTT yang diwakili oleh Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bpk. Frichy Ndaumanu, SH., MH., memberikan dukungan terhadap proses pembentukan Perbup dimaksud dan bersedia memberikan pendampingan teknis yang dibutuhkan, termasuk pembentukan Perbup tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BLUD.

Supervisi Rancangan Perbup tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BLUD di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI, 3 Oktober 2023

Setelah konsultasi teknis dengan Kanwil Kumham NTT, Tim Pemerintah Kabupaten Flores Timur melaksanakan kegiatan Supervisi Rancangan Perbup tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BLUD di LKPP. Pejabat yang hadir dari unsur LKPP RI antara lain, Bpk. Ranto (Analis Kebijakan Madya pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP) selaku Pejabat yang mewakili Direktur dan beberapa Pejabat Fungsional Analis Kebijakan dan Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.

Foto bersama seusai kegiatan Supervisi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI, 3 Oktober 2023

Sesuai amanat Pasal 76 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, salah satu fleksibilitas atau pengecualian yang diberikan kepada BLUD adalah pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lebih lanjut, fleksibilitas atau pengecualian ini diatur di dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan  dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada bagian Lampiran I Angka 2 Peraturan LKPP tersebut diatur beberapa point fleksibilitas, antara lain:

  1. Tujuan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD disesuaikan dengan tujuan organisasi BLUD dalam rangka menunjang tata kelola organisasi yang baik;
  2. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD secara umum meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak;
  3. Pengaturan pemaketan/konsolidasi pengadaan dan metode pemilihan diatur berdasarkan kewenangan;
  4. Pengaturan jenjang nilai pada metode pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan BLUD;
  5. Kriteria Penunjukan Langsung selain merujuk pada peraturan perundang-undangan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor BLUD;
  6. Dalam keadaan darurat, BLUD dapat mengacu pada ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Penanganan Keadaan Darurat;
  7. Pengumuman rencana umum pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan penyampaian data kontrak ke dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) harus tetap dilakukan; dan
  8. Pengembangan sistem dan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagai bentuk inovasi di bidang pengadaan barang/jasa, seperti pengelolaan data pelaku usaha dan penilaian kinerja penyedia barang/jasa melalui Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)/Vendor Management System.
Foto bersama di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI, 3 Oktober 2023

Dalam kegiatan Supervisi Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BLUD, Pejabat Analis Kebijakan LKPP memberikan catatan kritis terkait draf Rancangan Perbup tersebut. Adapun beberapa poin penting yang disampaikan, antara lain:

  1. Perlu dilakukan penyesuaian judul, agar Perkada Pengadaan Barang/Jasa yang diatur tidak hanya mengatur tentang BLUD RSUD saja, tetapi tentang BLUD secara keseluruhan;
  2. Pekada hanya mengatur tentang hal umum terkait Pengadaan Barang/Jasa BLUD, misalnya terkait jenjang nilai, metode pemilihan penyedia dan SDM Pengadaan. Sedangkan hal lain yang lebih teknis, dapat didelegasikan pengaturannya dengan Peraturan Direktur; dan
  3. Semua fleksibilitas yang diatur harus didasarkan pada kajian ilmiah yang dilakukan secara komprehensif.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur berkomitmen untuk menindaklanjuti catatan LKPP dan melakukan sejumlah perbaikan draf Rancangan Perkada sebelum ditetapkan.

 

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD)

Dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Badan Pendapatan Daerah dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Flores Timur menyelenggarakan Kegiatan FGD selama 2 (dua) hari, yaitu 13-14 September 2023. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bpk. Abdur Razak Jakra, SH., selaku pejabat yang mewakili Penjabat Bupati Flores Timur dan dihadiri oleh pimpinan Perangkat Daerah dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Flores Timur yang memiliki kewenangan pemungutan PDRD.

Kegiatan FGD Pembentukan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Aula Setda Kab. Flotim, tanggal 13-14 September 2023

Dalam sambutannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat meminta keseriusan para pemangku kepentingan dalam meneliti setiap objek PDRD yang berpotensi bagi peningkatan Pendapatan Daerah dan dapat mengikuti kegiatan hingga selesai. Mengingat batas waktu penetapan Perda semakin dekat, maka langkah percepatan harus dilakukan agar daerah tidak kehilangan hak pemungutan PDRD. Selanjutnya dalam pengantar awal, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bpk. Ir. Tulit Beni memaparkan tentang jenis PDRD yang merupakan hak pungut Pemerintah Kabupaten/Kota. Objek PDRD mengalami perubahan pasca penetapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum PDRD.

Kegiatan FGD Pembentukan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Aula Setda Kab. Flotim, tanggal 13-14 September 2023

Pada sesi selanjutnya, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Flores Timur, Bpk. Yordanus Hoga Daton, SH., MH., memimpin jalannya diskusi antar Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan pemungutan dan Badan Pendapatan Daerah selaku koordinator pemungutan PDRD. Diskusi dan pendalaman materi dilakukan selama 2 (dua) hari berdasarkan jenis dan objek PDRD sesuai UU tentang HKPD dan PP tentang Ketentuan Umum PDRD.

Kegiatan FGD Pembentukan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Aula Setda Kab. Flotim, tanggal 13-14 September 2023

Dari hasil pendalaman materi yang dilakukan, terdapat beberapa objek yang tidak lagi menjadi kewenangan Kabupaten karena tidak lagi diatur dalam ketentuan baru, misalnya Retribusi Tera/Tera Ulang dan Pengujian Kendaraan Bermotor. Ada pula jenis objek retribusi yang mengalami penyesuaian nomenklatur, misalnya Retribusi Pertambangan Rakyat berubah menjadi Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat, yang memuat kewenangan daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin pertambangan rakyat, khususnya orang perorangan dan koperasi.

Kegiatan FGD Pembentukan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Aula Setda Kab. Flotim, tanggal 13-14 September 2023

Pada penutup kegiatan FGD,  Kepala Bagian Hukum mengingatkan setiap OPD pemungut agar melakukan kajian mengenai dasar pertimbangan penetapan tarif PDRD, proyeksi penerimaan PDRD berdasarkan potensi dan dampak PDRD terhadap kemudahan berusaha. Dokumen ini dibutuhkan karena menjadi bagian dari dokumen yang dipersyaratkan dalam tahapan Evaluasi Rancangan Perda PDRD.

Kegiatan FGD Pembentukan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Aula Setda Kab. Flotim, tanggal 13-14 September 2023
Kegiatan FGD Pembentukan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Aula Setda Kab. Flotim, tanggal 13-14 September 2023
Kegiatan FGD Pembentukan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Aula Setda Kab. Flotim, tanggal 13-14 September 2023

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR SELENGGARAKAN FORUM PROPEMPERDA TAHUN 2023

 

Forum Propemperda Tahun 2023

Salah satu tahapan penting yang harus dilalui dalam rangkaian proses pembentukan Peraturan Daerah adalah tahapan perencanaan yang diawali dengan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Propemperda. Sesuai amanat UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan perubahannya, diatur bahwa pembentukan Propemperda oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum, sedangkan DPRD dikoordinasikan oleh Balegda/Bapemperda. Daftar usulan Peraturan Daerah prakarsa Pemerintah dan inisiatif DPRD akan dipadukan dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat Paripurna DPRD.

Dalam rangka menghasilkan daftar usulan Peraturan Daerah prakarsa Pemerintah yang akan dibentuk pada tahun 2024, maka Bagian Hukum Setda Kabupaten Flores Timur melaksanakan kegiatan Forum Propemperda Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 September 2023, bertempat di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bpk. Abdur Razak Jakra, SH., selaku Pajabat yang mewakili Penjabat Bupati Flores Timur dan dihadiri oleh para pimpinan Perangkat Daerah dan Kepala Bagian Lingkup Setda Kabupaten Flores Timur.

 

Forum Propemperda Tahun 2023

Dalam sambutannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menekankan agar peserta dapat mengikuti kegiatan Propemperda dengan saksama sehingga daftar usulan Perda prakarsa Pemerintah yang dihasilkan benar-benar dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, pembentukan Propemperda diharapkan agar memperhatikan juga ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta aspirasi masyarakat.

Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bpk. Syarif Wuran, S. Si., MT selaku Pejabat yang mewakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur. Dalam pemaparannya, Kabid P2EPD menekankan agar pembentukan Perda dapat benar-benar memperhatikan Visi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan pembangunan Daerah. Hal ini membutuhkan kesamaan pandangan antar Perangkat Daerah agar sejak awal dapat merumuskan apa tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dari pembentukan suatu Perda.

 

 

Forum Propemperda Tahun 2023

 

Kepala Bagian Hukum, Bpk. Yordanus Hoga Daton, SH., MH selaku Moderator kegiatan selain memberikan arahan umum terkait Pembentukan Propemperda, juga menekan pentingnya aspek Pemenuhan variabel Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang mensyaratkan adanya dokumen Propemperda dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Secara rata-rata tingkat capaian realisasi Propemperda dalam 6 tahun terakhir mencapai 60%.

Pada tahap selanjutnya, masing-masing perangkat daerah mempresentasikan usulan Raperda yang akan dibentuk pada tahun 2024. Beberapa usulan Raperda yang sudah tersedia anggarannya, antara lain mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

TIM ASESOR INDEKS REFORMASI HUKUM MELAKUKAN PENILAIAN MANDIRI TERHADAP CAPAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM KABUPATEN FLORES TIMUR

Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum

Pada Rabu, 30 Agustus 2023, bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah, dilaksanakan kegiatan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Flores Timur. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur Bpk. Drs. Petrus Pedo Maran, M.Si. selaku Koordinator Tim Asesor dan dihadiri oleh anggota Tim Asesor atau pejabat yang mewakili, antara lain Bpk. Anton Lebi Raya, S. Sos., MAP (Inspektur Daerah), Bpk. Yordanus Hoga Daton, SH., MH (Kepala Bagian Hukum), Bpk. Fransiskus A.T. Marang, SE (Kepala Bidang Perencanaan Anggaran pada BKAD), Bpk. Hendrikus Suban, SH (Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BKAD) dan Bpk. Laurensius Boro Kereta, S.ST., M.Si (Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bepelitbangda). Selain itu, hadir pula Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum yang diketuai oleh Bpk. Nikolaus Deka Doren, SS., MH., (Analis Hukum Ahli Muda) bersama anggota tim.

Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum

Setelah sambutan pembukaan oleh Penjabat Sekretaris Daerah, rapat dilanjutkan dengan penyampaian penjelasan awal oleh Kepala Bagian Hukum tentang Penilaian IRH. Penilaian IRH merupakan bagian dari upaya perintah untuk mewujudkan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Di Bidang Hukum, reformasi birokrasi ditempuh melalui reviu terhadap berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagai leading sector, Kemenkumham RI mengeluarkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penilaian IRH berpedoman pada 4 (empat) variabel, yaitu   memperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi (bobot 25%), peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah yang berkualitas (bobot 25%), mendorong kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu (bobot 35%), dan Penataan Database Peraturan Perundang-undangan (bobot 15%).

Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum

Pada kesempatan selanjutnya, Ketua Tim Kerja memberikan penjelasan teknis sehubungan dengan penilaian IRH. Data yang dinilai adalah data yang tersedia pada Tahun 2022. Pada setiap variabel penilaian, terdapat beberapa indikator yang capaiannya diukur berdasarkan ketersediaan data dukung terkait. Tim Kerja bertugas untuk menyediakan dan mengunggah data dukung untuk setiap indikator variabel. Sedangkan Tim Asesor melakukan penilaian mandiri terhadap data dukung yang diunggah oleh Tim Kerja, memberikan catatan dan menyampaikan Berita Acara hasil penilaian kepada IRH Pusat (Kemenkumham RI) melalui Sekretariat IRH (Kanwil Kemenkumham NTT). Hasil penilaian akan berpengaruh terhadap predikat hasil akhir penilaian, yaitu sangat baik, baik, buruk dan sangat buruk.

Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum

Terkait penyediaan data dukung, Sesuai arahan Kanwil Kemenkumham NTT pada Vidcon melalui Zoom Meeting pada tanggal 22 Agustus 2023, untuk data yang belum tersedia pada tahun penilaian dapat digantikan dengan surat keterangan. Berdasarkan kondisi senyatanya, terdapat sejumlah data dukung penilaian IRH Kabupaten Flores Timur yang tidak ada/belum tersedia, antara lain program dan anggaran pelatihan peningkatan kompetensi pejabat fungsional perancang, Keputusan Kepala Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah dan laporan hasil/rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum dan dokumen tindak lanjut/pemanfaatan hasil analisis dan evaluasi (kajian, naskah akademik/penjelasan/keterangan, konsepsi). Kondisi ini tentunya menjadi perhatian untuk perbaikan pada tahun selanjutnya.

Setelah mendapatkan penjelasan secukupnya, Tim Asesor yang dikoordinasikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah secara bersama-sama memberikan bobot penilaian terhadap data yang diunggah oleh Tim Kerja. Di dalam proses tersebut, muncul sejumlah hal yang menjadi perhatian antara lain terkait peningkatan kompetensi pejabat fungsional, penyediaan Propemperkada dan dukungan perlatan kantor untuk pelaksanaan tugas pada Bagian Hukum. Berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dilakukan, didapatkan angka bobot IRH Kabupaten Flores Timur sebesar 66,3 dari 100. Penilaian akhir akan dilakukan oleh IRH Pusat dengan memperhatikan kelengkapan data dukung dan catatan penilaian oleh Tim Asesor. Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Penilaian oleh Koordinator Asesor dan disaksikan oleh seluruh Anggota.

MENYONGSONG DIRGAHAYU KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-78, PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR DAN KEJAKSAAN NEGERI FLORES TIMUR LAKUKAN PENYULUHAN HUKUM DAN SOSIALISASI RESTORATIVE JUSTICE

Dalam suasana dan semarak menyongsong HUT Proklamasi Kemerdekaan RI Ke-78, Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan Kejaksaan Negeri Flores Timur melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Restorative Justice pada 3 (tiga) desa dan 1 (satu) sekolah di wilayah Kabupaten Flores Timur. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (hari), yaitu pada Rabu, 9 Agustus 2023 dan dilanjutkan pada Senin dan Selasa, 14-15 Agustus 2023. Adapun lokus kegiatan tersebut, yaitu Desa Sinar Hading, Desa Lewoloba, SMK Lamaholot Larantuka dan Desa Riangkemie. Bertindak sebagai Moderator adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur, Bpk. Yordanus Hoga Daton, SH., MH., dengan 2 (dua) orang Narasumber dari Kejaksaan Negeri Flores Timur, yaitu Kepala Seksi Intelejen, Bpk. Taufik Tadjuddin, SH., dan Kepala Seksi Pidana Umum, Bpk. I Nyoman Sukrawan, SH., MH.

Pembukaan oleh Kepala Bagian Hukum Setda Flores Timur pada kegiatan Penyuhan Hukum dan Sosialisasi Restorative Justice di Desa Riangkemie

Kegiatan Penyuluhan hukum kali ini berfokus pada isu tentang Pengelolaan Dana Desa dan Program Jaksa Jaga Desa serta Cyber Crime dan Cyber Bulling di Lingkungan Sekolah. Pemilihan tema kegiatan ini tidak terlepas dari realitas yang ada bahwa tindak pidana korupsi yang bekaitan dengan penyalahgunaan dana desa masih sering terjadi dan angka kasus kekerasan yang melibatkan anak, baik anak sebagai pelaku atau anak sebagai korban cenderung mengalami peningkatan. Pemangku kepentingan di desa perlu diberikan pemahaman tentang asas dan prinsip pengelolaan dana desa yang baik, potensi dan modus yang sering terjadi dalam penyalahgunaan dana desa serta solusi konkret yang perlu dilakukan agar penyalahgunaan tersebut tidak terjadi. Para guru dan peserta didik di sekolah juga perlu diberikan pemahaman yang baik tentang cyber crime, cyber bullying dan cyber law beserta contoh kasus, bentuk-bentuk perudungan dan solusi untuk mengatasinya.

Peserta Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Restorative Justice di SMK Lamaholot Larantuka

Sejak era 1980-an sesungguhnya masyarakat telah mengenal Program Kerakyatan Jaksa Masuk Desa. Program ini bertujuan untuk memberikan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan melalui bantuan hukum dan konsultasi bagi golongan tidak mampu di pedesaan. Selanjutnya pada tahun 2022 lalu, Kejaksaan Agung meluncurkan Program Jaksa Menyapa untuk memperkenalkan tugas, fungsi dan kewenangan kejaksaan serta penerangan hukum bagi masyarakat yang disampaikan melalui siaran radio dan media sosial. Dan pada tahun 2023 ini, Kejaksaan Agung menggalakan Program Jaksa Jaga Desa yang bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan desa yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga pengelolaan dan penggunaan anggaran menjadi tepat sasaran untuk memajukan desa.

 

Pemaparan Materi oleh Kejaksaan Negeri Flores Timur di Desa Riangkemie

Berkaitan dengan Sosialisasi Restorative Justice, perlu diketahui bahwa pada 6 Juni 2022 yang lalu, Pemerintah  Kabupaten Flores Timur telah menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Aparat Penegak Hukum untuk pendirian Rumah/Kampung Restorative Justice di Kecamatan Tanjung Bunga, Kecamatan Larantuka dan Kecamatan Lewolema. Pendirian Rumah/Kampung Restorative Justice ini dimaksudkan agar penyelesaian permasalahan hukum, khususnya di bidang pidana lebih mengedepankan perdamaian para pihak atau pemulihan keadaan seperti sedia kala bagi pelaku dan korban. Kendatipun tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan pendekatan restoratif karena adanya sejumlah syarat pokok yang mesti dipenuhi, tetapi restorative justice ternyata mendapatkan respon yang positif di kalangan masyarakat.

Foto bersama Peserta Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Restorative Justice di Desa Riangkemie

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi, selain dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, lebih daripada itu diharapkan dapat berkontribusi bagi pembentukan karakter dan budaya hukum masyarakat agar dapat terus melaju untuk Indonesia maju.

FASILITASI/ASISTENSI RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023

Pada hari Selasa, 25 Juli 2023, Bagian Hukum Setda Kabupaten Flores Timur melakukan fasilitasi/asistensi terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati, yaitu Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023. Kedua Rancangan Peraturan Bupati ini diprakarsai oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD). Kegiatan fasilitasi/Asistensi ini dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Hukum, Bpk. Yordanus Hoga Daton, SH., MH didampingi Analis Hukum Ahli Muda, Bpk. Nikolaus Deka Doren, SS., MH. Dari unsur pemrakarsa hadir Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bpk. Syarif Lamawuran selaku pejabat yang mewakili Kepala BPPPPD Kabupaten Flores Timur.

Pembentukan Peraturan Bupati tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 tidak terlepas dari penetapan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang RKPD Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Dokumen ini memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2024. Setiap Kepala Perangkat Daerah diwajibkan melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2024.

Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 didasarkan pada hasil evaluasi pembangunan daerah yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah yang mendasari perumusan RKPD Tahun 2023. Dengan demikian perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Hal ini selaras dengan amanat Pasal 355 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun materi Perubahan RKPD Tahun 2023 pada pokoknya memuat tentang: 1) perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; 2) prioritas dan sasaran pembangunan Daerah; dan 3) perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

Asistensi Tujuh Rancangan Peraturan Bupati Tindak Lanjut Penetapan RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka Sebagai Badan Layanan Umum Daerah

Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 159 Tahun 2023 tentang Penetapan Penerapan BLUD pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, tanggal 29 Mei 2023, maka hal tersebut secara esensial merupakan babak baru dalam pola pengelolaan RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka. Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kesehatannya, RSUD diberikan sejumlah keistimewaan berupa fleksibilitas, terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan sumber daya manusia. Penetapan penerapan BLUD pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka merupakan tahap akhir dari serangkaian kegiatan penilaian yang telah dilakukan sejak Januari 2023 oleh Tim Penilai Permohonan Penerapan BLUD. Kendatipun demikian, demi menunjang operasionalisasi kinerja BLUD RSUD maka diperlukan sejumlah Peraturan Bupati sebagai dasar pelaksanaannya.

Dalam rangka pembentukan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Bupati sebagai  tindak lanjut pelaksanaan penerapan BLUD pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, maka Bagian Hukum Setda Kabupaten Flores Timur melaksanakan kegiatan asistensi Rancangan Peraturan Bupati dengan melibatkan perangkat daerah pemrakarsa dan pihak terkait lainnya. Adapun unsur yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain: Bagian Hukum, RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, Dinkes, Inspektorat Daerah, BPPPPD, BKAD, BKPSDMD, Bagian Organisasi, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Bagian Perekonomian. Kegiatan ini dilaksanakan mulai Senin, 17 Juli 2023 s.d. Jumat, 21 Juli 2023 (4 hari kerja), bertempat di Bagian Hukum Setda Kabupaten Flores Timur.

Pada hari pertama sekaligus pembukaan kegiatan, Bpk. Nikolaus Deka Doren, SS., MH (Analis Hukum Ahli Muda) selaku Pejabat yang mewakili Kepala Bagian Hukum menyampaikan penjelasan awal tentang Pembentukan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut penetapan penerapan BLUD pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka. Ketujuh Rancangan Peraturan Bupati yang hendak dibentuk, antara lain tentang:

  1. Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BLUD Non Pegawai ASN pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka;
  2. Pelaksanaan Anggaran BLUD pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka;
  3. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BLUD pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka;
  4. Tata Cara Kerja Sama BLUD pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka;
  5. Tarif Layanan BLUD pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka;
  6. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka; dan
  7. Remunerasi BLUD pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka.

Pembentukan Ketujuh Rancangan Peraturan Bupati tersebut di atas merupakan pelaksanaan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pencermatan yang dilakukan oleh Tim Penyusun akan sangat menentukan kualitas Rancangan Peraturan Bupati yang harmonis, bulat dan mantap demi menunjang kinerja layanan pada BLUD  RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka.

Sampai dengan artikel ini dipublikasikan, Tim Penyusun telah menuntaskan 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati, yaitu terkait Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai serta Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam bagian penjelasannya, Bpk. Yordanus Hoga Daton, SH., MH (Kepala Bagian Hukum) meminta dukungan dan komitmen dari Tim Penyusun untuk menuntaskan kegiatan asistensi. Sekiranya waktu yang disiapkan tidak mencukupi, maka dapat terus dilanjutkan pada hari kerja berikutnya.

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT MELAKUKAN KEGIATAN WORKSHOP PROMOSI Dan DISEMINASI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

Dalam rangka optimalisasi  dan revitalisasi kekayaan intelektual komunal di Kabupaten Flores Timur, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT melakukan kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal di Kabupaten Flores Timur (Rabu, 21 Juni 2023) dan mengangkat tema “Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Indikasi Geografis di Kabupaten Flores Timur”. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, Ibu Marciana Dominika Jone dan dibuka oleh Penjabat Bupati Flores Timur, Bpk. Doris Alexander Rihi. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores timur, anggota PKK, Dekranasda, kelompok UMKM, MPIG Tenun Ikat Flores Timur, Tokoh Masyarakat/ Budayawan serta Kepala Desa/ Lurah.

Sambutan Penjabat Bupati Flores Timur

 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang telah melaksanakan tugas-tugas pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah dengan baik. Beliau juga menjelaskan bahwa terdapat dua kekayaan intelektual, yaitu kekayaan intelektual personal dan kekayaan intelektual komunal. Kekayaan Intelektual adalah hasil karya yang tidak boleh ditiru oleh orang lain dan karya intelektual tersebut membawa manfaat ekonomi yang sangat luar biasa.

Sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT

Kegiatan ini menghadirkan dua orang narasumber, yakni Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham NTT, Erni Mamo Li dan Kepala Bidang Pembangunan Sumber Data Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, Marcelina Kopong.

Kegiatan Workshop Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal

 

Erni menjelaskan, Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Menurut Erni, perkembangan kekayaan intelektual, erat kaitannya dengan dunia usaha yang melahirkan banyak produk-produk yang berkualitas dan handal yang hanya dapat diciptakan jika sistem kekayaan intelektualnya sudah baik. Lebih lanjut dikatakan bahwa KIK terdiri dari Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Indikasi Geografis. Sedangkan kekayaan intelektual personal terdiri dari Hak Cipta, Merek, Desain Industri, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang. Kekayaan intelektual personal juga harus dilindungi melalui pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM agar pemilik hak dapat menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektualnya.

Kegiatan Workshop Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal

 

Narasumber berikutnya, Marcelina Kopong membawakan materi peran Pemerintah Provinsi NTT dalam upaya pelindungan kekayaan intelektual. Disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTT melalui Disperindag telah memfasilitasi terbentuknya MPIG di 19 Kabupaten untuk mendorong pendaftaran Indikasi Geografis Tenun Tradisional. Dasar hukum dalam pemenuhan standar legalitas industri, yaitu Pertama, UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang mendefinisikan Industri sebagai seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih  tinggi, termasuk jasa industri (Pasal 1 angka 2) dan Kedua, PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan,  dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Kepala Bidang Pembangunan Sumber Data Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NTT

Marcelina menambahkan, izin usaha industri merupakan suatu izin usaha yang diwajibkan bagi para pelaku usaha industri. Berdasarkan ketetentuan  Pasal 60 ayat (2) PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, usaha industri terdiri atas usaha mengolah bahan baku sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, dan usaha menyediakan jasa industri. Jadi izin usaha industri ini berlaku bagi semua bidang usaha yang menghasilkan barang bernilai lebih tinggi dibanding bahan dasarnya.

Kegiatan Workshop Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal