Kategori: KEGIATAN BAGIAN HUKUM

BAGIAN HUKUM FASILITASI/ASISTENSI 3 (TIGA) RANCANGAN PERBUP TERKAIT PERIZINAN BERUSAHA DAN KEBIJAKAN AKUNTANSIBAGIAN HUKUM FASILITASI/ASISTENSI 3 (TIGA) RANCANGAN PERBUP TERKAIT PERIZINAN BERUSAHA DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pada Selasa, 5 Desember 2023, bertempat di Bagian Hukum Setda Kabupaten Flores Timur dilaksanakan kegiatan Fasilitasi/Asistensi 3 (tiga) Rancangan Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

PENGHARMONISASIAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERDA PDRD KABUPATEN FLORES TIMUR BERSAMA KANWIL KUMHAM NTT DAN BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTTPENGHARMONISASIAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERDA PDRD KABUPATEN FLORES TIMUR BERSAMA KANWIL KUMHAM NTT DAN BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTT

Setelah agenda persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah (PDRD) Kabupaten Flores Timur akhirnya melalui tahapan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Perda

DPRD KABUPATEN FLORES TIMUR GELAR PANSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA PDRD BERSAMA PEMERINTAH DAERAHDPRD KABUPATEN FLORES TIMUR GELAR PANSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA PDRD BERSAMA PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka pendalaman Rancangan Perda PDRD, DPRD menggelar rapat Panitia Khusus (Pansus) bersama Pemerintah Daerah pada Selasa, 31 Oktober 2023 di Gedung Balai Rakyat. Pansus dipimpin oleh Ketua Pansus, Bpk.

PEMDA FLORES TIMUR MELAKSANAKAN SOSIALISASI RANCANGAN PERDA PDRD KEPADA MASYARAKATPEMDA FLORES TIMUR MELAKSANAKAN SOSIALISASI RANCANGAN PERDA PDRD KEPADA MASYARAKAT

Dalam rangka mendapatkan masukan, saran dan pendapat dari masyarakat untuk penyempurnaan Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah melaksanakan konsultasi publik/sosialisasi Rancangan Perda

YAYASAN TANAH ILE BOLENG SELENGGARAKAN FGD PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENGAN MELIBATKAN BAGIAN HUKUM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYAYAYASAN TANAH ILE BOLENG SELENGGARAKAN FGD PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENGAN MELIBATKAN BAGIAN HUKUM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat desa-desa se-Kecamatan Solor Selatan terhadap pentingnya perlindungan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut berbasis kearifan lokal, Yayasan Tanah Ile Boleng (YTIB) melaksanan kegiatan Focus

BAGIAN HUKUM FASILITASI PEMBENTUKAN RANCANGAN PERBUP JADWAL RETENSI ARSIP BERSAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANBAGIAN HUKUM FASILITASI PEMBENTUKAN RANCANGAN PERBUP JADWAL RETENSI ARSIP BERSAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Berdasarkan amanat Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, setiap lembaga pemerintahan dan swasta wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip (JRA). Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR MELAKSANAKAN FGD PERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BERSAMA KANWIL KEMENKUMHAM NTTPEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR MELAKSANAKAN FGD PERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BERSAMA KANWIL KEMENKUMHAM NTT

Dalam beberapa waktu terakhir, Pemda Kabupaten Flores Timur terus memaksimalkan upaya percepatan pembentukan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Sebelumnya Pemda Kabupaten Flores Timur telah membahas Rancangan Perda PDRD

BAGIAN HUKUM MELAKSANAKAN KEGIATAN BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DAN BPD WOTAN ULUMADOBAGIAN HUKUM MELAKSANAKAN KEGIATAN BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DAN BPD WOTAN ULUMADO

Pada Kamis, 12 Oktober 2023, dilaksanakan kegiatan Bimtek Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Wotan Ulumado Kecamatan Wotan Ulumado. Pada hari pertama Bimtek ini,

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI MELAKSANAKAN RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAHPEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI MELAKSANAKAN RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Dalam rangka optimalisasi dan percepatan pembentukan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam