Pada Kamis, 12 Oktober 2023, dilaksanakan kegiatan Bimtek Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Wotan Ulumado Kecamatan Wotan Ulumado. Pada hari pertama Bimtek ini, Bagian Hukum hadir sebagai Narasumber. Pada sesi pertama, materi dibawakan oleh Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya pada sesi kedua, materi dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Flores Timur disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum, Bpk. Yordanus Hoga Daton, SH., MH dan didampingi oleh Analis Hukum Ahli Muda, Bpk. Nikolaus Deka Doren, SS., MH. Materi dari Bagian Hukum adalah tentang Pembentukan Produk Hukum Desa.
Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD Wotan Ulumado
Kepala Bagian Hukum dalam pemaparan materinya menekankan pentingnya pembangunan hukum di desa yang dilakukan melalui pembentukan produk hukum desa yang berkualitas, tidak hanya pada aspek materi muatan atau substansi pengaturan, tetapi juga pada aspek formil atau prosedur pembentukan produk hukum. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat 4 (empat) Kewenangan Desa, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintahan supra desa, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintahan supra desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa merupakan jenis kewenangan yang diatur dan diurus oleh desa. Berdasarkan hasil evaluasi oleh Bagian Hukum, sebagian besar desa di Kabupaten Flores Timur cenderung lebih mementingkan aspek “mengurus” daripada “mengatur” kewenangan yang diberikan. Acapkali kewenangan untuk mengatur ini diabaikan karena berbagai alasan, seperti tidak memahami kewenangan desa, tidak mengetahui prosedur pembentukan, dan tidak memiliki kemampuan teknis untuk membentuk produk hukum desa. Hendaknya disadari bahwa peraturan di desa sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai pedoman dan acuan bagi pemangku kepentingan di desa.
Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD Wotan Ulumado
Selain itu, Kepala Bagian Hukum juga menekankan pentingnya aspek formil pembentukan peraturan desa, dimulai sejak tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan, evaluasi/klarifikasi dan penyebarluasan. Setiap peraturan desa yang hendak dibentuk, harus termuat dalam dokumen perencanaan (RKP Desa). Diperlukan juga sinergi yang baik antara Pemerintah Desa dan BPD pada setiap tahapan pembentukan Peraturan Desa agar kebutuhan hukum masyarakat dapat terpenuhi.
Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD Wotan Ulumado
Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari. Sesi selanjutnya pada hari kedua akan diisi oleh Pihak Kecamatan Wotan Ulumado. Terlihat para peserta Bimtek sangat antusias mengikuti kegiatan ini karena dirasakan sangat penting bagi perbaikan dan pembenahan pelayanan pemerintahan pada hari-hari selanjutnya.
