DALAM RANGKA PERINGATI HARI ANTI KORUPSI, PEMDA, KEJARI DAN POLRES FLORES TIMUR MELAKUKAN PENYULUHAN HUKUM TERPADU BAGI KEPALA DESA DAN BPD DI 3 (TIGA) KECAMATAN

Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang dirayakan setiap tanggal 9 Desember, Pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama Kejaksaan Negeri Flores Timur dan Kepolisian Resor Flores Timur melaksanakan penyuluhan hukum terpadu untuk para Kepala Desa dan unsur Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Titehena, Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ile Bura. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumad, 8 Desember 2023 di Aula Desa Kobasoma Kecamatan Titehena. Dari unsur Pemerintah Daerah dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum, Bpk. Yordanus Hoga Daton, SH., MH., bersama staf dan Camat Titehena, Bpk. Emanuel Korebima. Dari unsur Kepolisian Resor Flores Timur dihadiri oleh Kasat Reskrim, Bpk. Iptu Lasarus Martinus Ahab La’a, SH. Sedangkan dari unsur Kejaksaan Negeri Flores Timur dihadiri oleh Kajari Flores Timur, Bpk. Rolly Manampiring, SH., Kasie Pidsus, Bpk. Cornelis Siprianus Oematan, SH., dan Kasie Intel, Bpk. Taufik Tadjuddin, SH.

Penyuluhan Hukum Terpadu di Desa Kobasoma, Kec. Titehena

Dalam sambutan pembukaannya, Camat Titehena mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Kepala Bagian Hukum dan para narasumber dari pihak Kejaksaan Negeri Flores Timur dan Kepolisian Resor Flores Timur yang telah berkenan memberikan penerangan hukum kepada masyarakat khususnya sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi. Camat Titehena juga berharap agar para peserta kegiatan dapat mengikutinya dengan baik dan selanjutnya dapat melaksanakannya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa masing-masing.

Pada kesempatan berikutnya, Kepala Bagian Hukum selaku moderator juga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para narasumber dan peserta kegiatan yang telah memenuhi undangan. Kegiatan penyuluhan hukum terpadu yang dilaksanakan pada kesempatan ini merupakan momentum yang sangat berharga bagi penyelenggara negara di tingkat desa untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukumnya terkait pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di tingkat desa. Selanjutnya, Kepala Bagian Hukum juga berharap agar para Kepala Desa dan BPD dalam kesempatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan dapat mengusulkan kegiatan penyuluhan hukum untuk menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan anggaran di tingkat kabupaten.

Penyuluhan Hukum Terpadu di Desa Kobasoma, Kec. Titehena

Pemaparan materi oleh narasumber dibagi dalam 3 (tiga) bagian. Bagian pertama disampaikan oleh Kasie Pidsus Kejaksaan Negeri Flores Timur dengan tema Tindak Pidana Korupsi – Membentuk Aparatur Pemerintah Yang Bersih Dari Korupsi. Pada penyampaian materinya, Kasie Pidsus memaparkan tentang pengertian, jenis dan ancaman Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain memaparkan jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi, Beliau juga memberikan sejumlah contoh yang relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa.

Bagian kedua disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Flores Timur dengan tema “Pengelolaan Keuangan Desa”. Pada penyampaian materinya, Kasat Reskrim selain memaparkan jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi juga memberikan sejumlah contoh lain yang relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa. Kasat Reskrim juga menjelaskan tentang pengertian keuangan negara, modus operandi Tindak Pidana Korupsi dan langkah-langkah pencegahannya. Polres Flores Timur pada prinsipnya menyediakan layanan konsultasi, baik secara daring maupun secara luring bagi para Kepala Desa dan unsur BPD yang membutuhkan konsultasi hukum.

Penyuluhan Hukum Terpadu di Desa Kobasoma, Kec. Titehena

Bagian ketiga disampaikan oleh Kasie Intel Kejaksaan Negeri Flores Timur dengan tema  “Sistem Pengelolaan Dana Desa (Potensi Tipikor dan Pencegahannya). Pada penyampaian materinya, Kasie Intel mengawali dengan menjelaskan wewenang Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan. Selanjutnya Beliau menguraikan secara detail sejumlah modus operandi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) mulai dari tahap Perencanaan, tahap Pencairan Anggaran, tahap Pelaksanaan Kegiatan dan tahap Pelaporan/Pertanggungjawaban Kegiatan (LPJ). Selain itu, Beliau juga menjelaskan tentang proses penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kejaksaan.

Setelah pemaparan materi oleh para narasumber, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Para peserta pada pokoknya mengapresiasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum terpadu ini dan berharap supaya kegiatan ini terus dilaksanakan. Para peserta juga menanyakan tentang langkah-langkah konkrit yang perlu dilakukan manakala mereka bersentuhan langsung dengan sejumlah persoalan yang terjadi di desa sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi.

Penyuluhan Hukum Terpadu di Desa Kobasoma, Kec. Titehena

Terhadap masukan, pikiran dan pertanyaan yang disampaikan oleh peserta, para narasumber memberikan penjelasan yang pada pokoknya berisikan sejumlah hal sebagai berikut:

  1. Perlu adanya komunikasi yang baik antar para pemangku kepentingan di Desa dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Desa.
  2. Dalam hal terjadi dugaan Tindak Pidana Korupsi di Desa, perlu dilakukan penyelesaian internal di tingkat Desa.
  3. Dalam hal penyelesaian di tingkat Desa tidak menemukan jalan keluar maka persoalan tersebut harus dibawa kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebelum pada akhirnya dibawa kepada Aparat Penegak Hukum.
Penyuluhan Hukum Terpadu di Desa Kobasoma, Kec. Titehena

Pada penutupan acara, Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur berkenan memberikan sambutan penutup sebagai penguatan bagi para peserta yang hadir. Beliau menekankan agar setiap proses penyelenggaraan negara yang dilakukan di tingkat desa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dipaparkan dapat dicegah dan diminimalisir di tingkat desa.

BAGIAN HUKUM FASILITASI/ASISTENSI 3 (TIGA) RANCANGAN PERBUP TERKAIT PERIZINAN BERUSAHA DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pada Selasa, 5 Desember 2023, bertempat di Bagian Hukum Setda Kabupaten Flores Timur dilaksanakan kegiatan Fasilitasi/Asistensi 3 (tiga) Rancangan Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), yaitu Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, dan Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Kegiatan Asistensi dibagi ke dalam 2 (dua) sesi, yaitu sesi pertama dimulai Pkl. 09.00-12.30 Wita untuk Rancangan Perbup dari DPMPTSP dan sesi kedua dimulai Pkl 13.00 Wita-selesai untuk Rancangan Perbup dari BKAD. Fasilitasi/Asistensi dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Hukum, Bpk. Yordanus Hoga Daton, SH., MH didampingi oleh Analis Hukum Ahli Muda, Bpk. Nikolaus Deka Doren, SS., MH. Dari unsur Perangkat Daerah dihadiri oleh Kepala DPMPTSP, Bpk. Drs. Badaruddin bersama staf dan Kepala Bidang Akuntansi, Bpk. Benediktus Kabelen, SE bersama staf.

Fasilitasi/Asistensi Rancangan Perbup dari DPMPTSP
Fasilitasi/Asistensi Rancangan Perbup dari BKAD

Pada sesi pertama, Kepala Bagian Hukum menyampaikan terima kasih atas kehadiran Kepala DPMPTSP pada kegiatan fasilitasi/asistensi 2 (dua) Rancangan Perbup terkait perizinan berusaha dan nonperizinan. Hal ini berkontribusi pada pencapaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang memberikan nilai tambah atas kehadiran pimpinan Perangkat Daerah pada kegiatan fasilitasi/asistensi produk hukum daerah. Selanjutnya Kepala  Bagian Hukum memaparkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar pembentukan kedua Rancangan Peraturan Bupati ini. Pada prinsipnya, pembentukan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Nonperizinan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya bagi masyarakat. Pembentukan 2 (dua) Rancangan Perbup ini secara khusus merupakan pelaksanaan atas perintah Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Fasilitasi/Asistensi Rancangan Perbup dari DPMPTSP
Fasilitasi/Asistensi Rancangan Perbup dari DPMPTSP

Pada sesi kedua, Kepala Bagian Hukum yang memimpin kegiatan meminta penjelasan dari Kepala Bidang Akuntasi BKAD terkait alasan pembentukan Rancangan Perbup tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam penjelasannya, Kepala Bidang Akuntansi menyatakan bahwa ruang lingkup pengaturan dalam Perbup Nomor 50 Tahun 2022 belum mengakomodir pengaturan terkait Properti Investasi sesuai PMK Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi. Dengan demikian, perubahan atas Peraturan Bupati ini hanya untuk mengakomodir pengaturan mengenai properti investasi. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Fasilitasi/Asistensi Rancangan Perbup dari BKAD
Fasilitasi/Asistensi Rancangan Perbup dari BKAD

Pada akhir kegiatan fasilitasi/asistensi, Kepala Bagian Hukum menekankan bahwa sekalipun fasilitasi/asistensi telah dilakukan, diharapkan agar Perangkat Daerah dapat mencermati kembali materi muatan/ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati sebelum ditetapkan dan diundangkan.

Fasilitasi/Asistensi Rancangan Perbup dari BKAD
Fasilitasi/Asistensi Rancangan Perbup dari DPMPTSP

PENGHARMONISASIAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERDA PDRD KABUPATEN FLORES TIMUR BERSAMA KANWIL KUMHAM NTT DAN BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTT

Setelah agenda persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah (PDRD) Kabupaten Flores Timur akhirnya melalui tahapan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Perda bersama Kanwil Kemenkumham NTT dan Fasilitasi/Evaluasi Rancangan Perda bersama Biro Hukum Setda Provinsi NTT.

Kegiatan Pengharmonisasian Rancangan Perda PDRD di Kanwil Kumham NTT.

Kegiatan Pengharmonisasian dilaksanakan pada Senin, 13 November 2023 bertempat di ruang multifungsi Kanwil Kumham NTT mulai Pkl. 14.15 sampai selesai. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kakanwil Kumham NTT, Ibu Marciana Dominika Jone didampingi oleh Kabid Hukum/Perancang Madya, Bpk. Yunus Bureni. Dari Unsur DPRD dihadiri oleh Wakil Ketua I, Bpk. Yosep Paron Kabon, Ketua Pansus Perda PDRD, Bpk. Iganasius Boli Uran dan 6 orang anggota Pansus. Sedangkan dari Unsur Pemda dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bpk. Abdur Razak Jakra, Kepala Bapenda (Pemrakarsa), Bpk. Tulit Beni, Kabag Hukum, Bpk. Yordanus Hoga Daton dan para pimpinan OPD Pengelola PAD.

Kegiatan Pengharmonisasian Rancangan Perda PDRD di Kanwil Kumham NTT.

Kegiatan pengharmonisasian menghasilkan sejumlah catatan antara lain mengenai penyesuaian besaran tarif PBJT, penyesuaian delegasi kewenangan pengaturan melalui Peraturan Bupati dan penyesuaian satuan perhitungan pada pemanfaatan aset daerah berupa sewa bus kepada anak sekolah baik di dalam dan di luar kota. Dalam sambutan penutupnya, Kakanwil Kumham NTT menyatakan bahwa Ranperda PDRD Kabupaten Flores Timur dinyatakan harmonis, bulat dan mantap dari aspek substansi/materi pengaturan, aspek prosedural dan aspek teknis.

Kegiatan Pengharmonisasian Rancangan Perda PDRD di Kanwil Kumham NTT.

Kegiatan Evaluasi Rancangan Perda dilaksanakan pada Selasa, 14 November 2023 bertempat di Biro Hukum Setda Provinsi NTT. Kegiatan ini dipimpinan langsung oleh Kabag Pembinaan dan Pengawasan Perda Kabupaten/Kota, Bpk. Charisal J.L Manu. Dari unsur DPRD dihadiri Ketua Pansus dan Anggota Pansus. Dari unsur Pemerintah Daerah dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bapenda, Kepala Bagian Hukum dan para Pimpinan OPD Pengelola PAD.

Kegiatan Evaluasi Rancangan Perda PDRD di Biro Hukum Setda Prov. NTT.

Dalam sambutan pembukaannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengucapkan terima kasih atas forum yang disediakan Gubernur melalui Biro Hukum untuk memfasilitasi Rancangan Perda PDRD Kabupaten Flores Timur. Mengingat batas waktu pembentukan Perda yang telah dibatasi oleh UU HKPD, maka langkah-langkah percepatan dalam koordinasi kerja perlu dilakukan. Kabag Binwas Biro Hukum, dalam kegiatan evaluasi meminta penjelasan dari Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap besaran persentasi PBJT sebesar 40% yang ditetapkan dan meminta klarifikasi atas ojek retribusi pada tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga. Pemerintah berpandangan bahwa penetapan 40% tarif PBJT (bar, kelab malam, dsb) merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghidupkan sektor usaha tersebut di Kabupaten Flores Timur.

Kegiatan Evaluasi Rancangan Perda PDRD di Biro Hukum Setda Prov. NTT.

Menurut jadwal Banmus DPRD, evaluasi Rancangan Perda PDRD ke Kemenkeu dan Kemendagri akan dilaksanakan pada tanggal, 19-23 November 2023.

FASILITASI/ASISTENSI RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUMDA AIR MINUM INA GELEKAT TAHUN 2024

Sehubungan dengan pentingnya memberikan kepastian hukum atas pemberlakuan tarif air minum pada Perumda Air Minum Ina Gelekat, maka pada Senin, 6 November 2023, dilaksanakan kegiatan fasilitasi/asistensi Rancangan Keputusan Bupati Flores Timur tentang Penetapan Tarif Air Minum Perumda Air Minum Ina Gelekat Kabupaten Flores Timur Tahun 2024. Asistensi dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Flores Timur, Bpk. Yordanus Hoga Daton, SH., MH dan didampingi oleh Analis Hukum Ahli Muda, Bpk. Nikolaus Deka Doren, SS., MH. Rapat asistensi juga dihadiri oleh Kepala Bagian Perekonomian, Ibu Theresia Candida Wada bersama staf dan Direktur Perumda Air Minum Ina Gelekat Kabupaten Flores Timur, Bpk. Fransiskus Mathias Carvallo bersama staf.

Fasilitasi Rankepbup tentang Tarif Air Minum di Bagian Hukum Setda Flotim

Rapat fasilitasi/asistensi diawali dengan pendalaman terhadap regulasi terkait penetapan tarif air minum pada Perumda, antara lain PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2020. Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 dan perubahannya, Kepala Daerah menetapkan tarif air minum paling lambat bulan November setiap tahun. Penetapan tarif ini memperhatikan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum.

Fasilitasi Rankepbup tentang Tarif Air Minum di Bagian Hukum Setda Flotim

Tarif air minum Perumda Air Minum Ina Gelekat diklasifikasikan dalam 7 kelompok, yaitu Kelompok IA, Kelompok IB, Kelompok IIA, Kelompok IIB, Kelompok IIIA, Kelompok IIIB dan Kelompok khusus. Selain itu juga diatur tentang tarif penyambungan baru dan pindah jaringan, tarif beban tetap, tarif administrasi non air, tata cara pembayaran dan penagihan, sanksi dan denda, serta penjelasan blok konsumsi dan kelompok pelanggan. Keputusan tentang tarif air minum ini akan diberlakukan sejak 1 Januari 2024.

DPRD KABUPATEN FLORES TIMUR GELAR PANSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA PDRD BERSAMA PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka pendalaman Rancangan Perda PDRD, DPRD menggelar rapat Panitia Khusus (Pansus) bersama Pemerintah Daerah pada Selasa, 31 Oktober 2023 di Gedung Balai Rakyat. Pansus dipimpin oleh Ketua Pansus, Bpk. Ignas Uran, didampingi Wakil Ketua Pansus, Bpk. Kusno Wada dan Sekretaris Pansus, Bpk. Yono Tobi. Dari unsur Pemerintah Daerah hadir Asisten Administrasi Umum, Bpk. Rufus Koda Teluma, Kepala Bapenda, Bpk. Tulit Beni, Kepala Bagian Hukum, Bpk. Yordanus Hoga Daton dan pimpinan OPD pengelola PAD/Pejabat yang mewakili.

Pansus Pembahasan Rancangan Perda PDRD

Pansus Rancangan Perda PDRD dimulai dengan membahas batang tubuh Rancangan Perda yang terdiri dari 29 Bab dan 144 Pasal. Pimpinan Pansus mengarahkan peserta Pansus untuk mendalami pasal demi pasal. Adapun ruang lingkup Rancangan Perda yang dibahas, antara lain jenis pajak; subjek pajak dan wajib pajak; objek pajak; dasar pengenaan pajak; saat terutang pajak; wilayah pemungutan pajak; tarif pajak; tata cara pemungutan pajak; kadaluwarsa penagihan pajak; penghapusan piutang pajak; jenis retribusi; subjek retribusi dan wajib retribusi; tingkat penggunaan jasa retribusi; objek retribusi; tarif retribusi; tata cara pemungutan retribusi; kadaluwarsa penagihan retribusi; penghapusan piutang retribusi; pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok pajak/retribusi; tata cara pemungutan pajak dan retribusi; kemudahan perpajakan daerah; insentif pemungutan; kerahasiaan data wajib pajak; sanksi administratif; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

Pansus Pembahasan Rancangan Perda PDRD

Setelah pembahasan batang tubuh, Pansus dilanjutkan dengan pembahasan lampiran Rancangan Perda berdasarkan jenis objek retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu dan uraiannya. Pada sesi ini masing-masing OPD pengelola PAD mempresentasikan objek retribusi, dasar perhitungan/komponen pembentuk tarif dan potensi pendapatan daerah dari masing-masing objek retribusi.

Sampai dengan berita ini dipublikasi, proses pembahasan Pansus masih berlangsung. Sesuai jadwal Banmus DPRD, Pansus dilaksanakan selama 2 (dua) hari, sampai dengan Rabu, 1 November 2023.

PEMDA FLORES TIMUR MELAKSANAKAN SOSIALISASI RANCANGAN PERDA PDRD KEPADA MASYARAKAT

Dalam rangka mendapatkan masukan, saran dan pendapat dari masyarakat untuk penyempurnaan Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah melaksanakan konsultasi publik/sosialisasi Rancangan Perda PDRD. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 23 s.d. 27 Oktober 2023 di 19 Kecamatan se-Kabupaten Flores Timur. Selain dihadiri oleh Bagian Hukum, Bapenda dan Pemerintah Kecamatan, kegiatan ini juga dihadiri oleh OPD pengelola PAD, para Kepala Desa, unsur Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat.

Sosialisasi Rancangan Perda PDRD di Kecamatan Solor Timur.

Rancangan Perda PDRD yang disosialisasikan telah diajukan oleh Bupati Flores Timur kepada DPRD pada Kamis, 19 Oktober 2023. Di dalam sambutannya, Bupati Flores Timur menjelaskan tentang gambaran umum terkait materi muatan dalam Rancangan Perda PDRD. Selain itu, beliau juga berharap agar proses pembentukan Rancangan Perda ini dapat dimaksimalkan mengingat proses pembentukannya yang panjang dan tenggat waktu yang semakin dekat, yaitu tanggal 4 Januari 2024.

Peserta Sosialisasi Rancangan Perda PDRD di Kecamatan Ile Boleng.
Peserta Sosialisasi Rancangan Perda PDRD di Kecamatan Adonara Timur.

Tim Sosialisasi Rancangan Perda PDRD telah mendengar dan mencatat masukan masyarakat untuk disampaikan dalam forum pembahasan selanjutnya. Sesuai agenda Banmus DPRD, Pansus Pembahasan Rancangan Perda PDRD dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu Selasa, 31 Oktober 2023-Rabu, 1 Novembe 2023. Selanjutnya, DPRD bersama Pemerintah akan melaksanakan agenda Persetujuan Bersama sebelum dilaksanakan forum Pengharmonisasian pada Kanwil Kumham NTT dan Evaluasi pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT.

Sosialisasi Rancangan Perda PDRD di Kecamatan Lewolema.

YAYASAN TANAH ILE BOLENG SELENGGARAKAN FGD PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENGAN MELIBATKAN BAGIAN HUKUM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat desa-desa se-Kecamatan Solor Selatan terhadap pentingnya perlindungan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut berbasis kearifan lokal, Yayasan Tanah Ile Boleng (YTIB) melaksanan kegiatan Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan ini menghadirkan sejumlah Narasumber lintas sektor, antara lain Bagian Hukum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur dan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Lemanu pada Sabtu, 21 Oktober 2023 dan dihadiri oleh Pemerintah Kecamatan, Pastor Paroki Kalike dan para pemangku kepentingan se-Kecamatan Solor Selatan.

FGD Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

 

Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Wilayah pesisir memiliki sumber daya yang sangat kaya baik hayati seperti ikan, terumbu karang, padang lamun dan mangrove maupun non hayati seperti pasir, air laut dan mineral dasar laut. Selain itu terdapat jasa-jasa lingkungan seperti keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengam kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut. Kekayaan wilayah pesisir ini terancam rusak karena pola perilaku masyarakat yang sangat merusak, seperti pemboman ikan dan pengerukan pasir di laut.

FGD Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

 

Setiap Narasumber memberikan pikiran dan pandangan sesuai ruang lingkup kewenangannya. Kabag Hukum menguraikan sejumlah dasar hukum terkait pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Sekalipun kewenangan pengelolaan laut bukan lagi menjadi kewenangan Kabupaten, tetapi koordinasi lintas pemerintahan untuk secara bersama memberikan perlindungan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut sangat diperlukan. Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyatakan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah pesisir berdasarkan kearifan lokal dan merupakan lokal berskala desa. Dengan demikian desa dapat mengalokasikan dana desa untuk pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Untuk memudahkan koordinasi lintas desa, dapat dilibatkan peran Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD).

FGD Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

 

Para peserta dalam sesi diskusi mengangkat sejumlah permasalahan terkait wilayah pesisir. Selain ada perilaku oknum masyarakat yang bermasalah, juga desa-desa mengalami kesulitan membangun kesepahaman dan kerja sama yang terpadu untuk pengelolaan wilayah pesisir. Sebagian besar peserta forum memandang bahwa Pembentukan Peraturan Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang terjadi terkait pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan laut.

BUPATI FLORES TIMUR AJUKAN RANCANGAN PERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI KEPADA DPRD

Proses pembentukan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten Flores Timur memasuki  babak baru. Setelah melalui proses persiapan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di daerah, Rancangan Perda PDRD akhirnya diajukan oleh Penjabat Bupati Flores Timur, Bpk. Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si kepada DPRD Kabupaten Flores Timur pada Rapat Paripurna, Kamis, 19 Oktober 2023 di Gedung Balai Rakyat. Paripurna ini selain dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, juga dihadiri oleh para Pimpinan OPD dan Kepala Bagian Lingkup Setda Kabupaten Flores Timur.

 

Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Flores Timur menjelaskan tentang pokok-pokok pikiran yang termuat di dalam Rancangan Perda PDRD, antara lain bahwa Rancangan Perda ini merupakan pelaksanaan atas amanat UU HKPD dan melakukan reklasifikasi atas PDRD yang bertujuan untuk menurunkan biaya administratif dan biaya kepatuhan (administrative and complience cost) melalui restrukturisasi jenis Pajak Daerah dan rasionalisasi jumlah Retribusi Daerah dari 32 jenis menjadi 18 jenis. Selain itu, Perda ini juga mengatur tentang Opsen atau pungutan tambahan atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang merupakan Pajak Provinsi, tanpa menambah beban Wajib Pajak. Selain mengatur tentang hukum materiil PDRD yang meliputi jenis, subjek dan objek PDRD, Perda ini juga mengatur tentang hukum formil meliputi tata cara pemungutan, kadaluwarsa penagihan, penghapusan piutang dan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak/Retribusi.

Setelah penyampaian penjelasan oleh Penjabat Bupati, acara dilanjutkan dengan penyerahan bahan kepada fraksi-fraksi DPRD. Sesuai jadwal Banmus DPRD, Rancangan Perda ini akan disosialisasikan ke 19 Kecamatan mulai tanggal 23-27 Oktober 2023.

BAGIAN HUKUM FASILITASI PEMBENTUKAN RANCANGAN PERBUP JADWAL RETENSI ARSIP BERSAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Berdasarkan amanat Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, setiap lembaga pemerintahan dan swasta wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip (JRA). Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. JRA ditetapkan oleh pemerintah daerah setalah mendapatkan persetujuan dari Arsip Nasional Republik Indonesia.

Asistensi Ranperbup JRA

Dalam rangka pembentukan Rancangan Perbup tentang Jadwal Retensi Arsip, pada Jumat, 13 Oktober 2023, Bagian Hukum Setda Kabupaten Flores Timur melakukan fasilitasi/asistensi terhadap Rancangan Perbup dimaksud yang diprakarsai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur. Kegiatan ini dipandu langsung oleh Kepala Bagian Hukum, Bpk. Yordanus Hoga Daton, SH., MH dan didampingi oleh Analis Hukum Ahli Muda, Bpk. Nikolaus Deka Doren, SS., MH. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bpk. Marianus Nobo Waton, SE., dan didampingi oleh Kepala Bidang Kearsipan dan staf.

Pada sesi pembukaan kegiatan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyampaikan maksud pembentukan Rancangan Perbup ini dan rencana Dinas untuk mengajukan sejumlah produk hukum lain untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Bagian Hukum pada prinsipnya mendukung rencana Dinas dan siap memfasilitasi pembentukannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asistensi Ranperbup JRA

Pada sesi pembahasan, Kabag Hukum memberikan sejumlah catatan untuk perbaikan, antara lain mengenai proses penetapan JRA, Jenis JRA dan isi lampiran Rancangan Perbup. JRA yang hendak ditetapkan merupakan hasil usulan Perangkat Daerah yang telah divalidasi oleh Tim Kerja dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sebagai informasi bahwa saat ini Dinas telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dari ANRI. Setelah persetujuan didapatkan, Bupati menetapkan Rancangan Perbup ini menjadi Peraturan Bupati ini

Pada akhir kegiatan, Kepala Bagian Hukum menghimbau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk melakukan sosialisasi terhadap sejumlah Perbup Kearsipan yang telah ditetapkan, yaitu Kode Klasifikasi Arsip dan Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. Saat ini banyak ASN pengelola kearsipan yang belum mengetahui secara jelas dan pasti terkait produk hukum daerah ini. Diharapkan agar dengan adanya Peraturan Bupati ini, penataan kearsipan di daerah semakin baik dan berkualitas.

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR MELAKSANAKAN FGD PERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BERSAMA KANWIL KEMENKUMHAM NTT

Dalam beberapa waktu terakhir, Pemda Kabupaten Flores Timur terus memaksimalkan upaya percepatan pembentukan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Sebelumnya Pemda Kabupaten Flores Timur telah membahas Rancangan Perda PDRD bersama Direktorat Pendapatan Daerah Kemendagri dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di daerah, khususnya Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan Pemungutan PDRD.

FGD Ranperda PDRD Kabupaten Flores Timur

Pada Jumat, 13 Oktober 2023, Pemda Kabupaten Flores Timur melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bersama Kanwil Kemenkumham NTT, bertempat di Aula Setda Kabupaten Flores Timur. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Badan Pendapatan Daerah bersama Bagian Hukum Setda Kabupaten Flores Timur dan dihadiri oleh pimpinan Perangkat Daerah dan Kepala Bagian Lingkup Setda. Dari Kanwil Kumham NTT hadir 4 (empat) orang tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di bawah koordinasi Bpk. Yunus P.S. Bureni, SH., M. Hum (Perancang Madya/Kabid Hukum pada Kanwil Kumham NTT).

FGD Ranperda PDRD Kabupaten Flores Timur

Para peserta FGD dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok berdasarkan jenis retribusi, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Di bawah bimbingan para Perancang, masing-masing perangkat daerah dihantar dalam diskusi untuk secara cermat melihat rincian objek retribusi, satuan perhitungan dan besaran tarifnya. Tampak para peserta FGD antusias mengikuti kegiatan ini. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan Rancangan Perda yang harmonis, bulat dan mantap baik dari segi substabsi maupun teknis penyusunannya.

FGD Ranperda PDRD Kabupaten Flores Timur

Sesuai agenda DPRD Kabupaten Flores Timur, Rancangan Perda ini akan diajukan pada tanggal 19 Oktober 2023. Selanjutnya akan dilakukan uji publik di 19 (sembilan belas) kecamatan, pembahasan dan persetujuan bersama, penghamonisasian di Kanwil Kemenkumham NTT, evaluasi di Biro Hukum Setda dan Klarifikasi ke Kemendagri dan Kemenkeu RI.